Peran Pengawasan Keuangan Daerah Kalimantan Barat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengawasan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di setiap daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, “Pengawasan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan terjamin.”

Peran pengawasan keuangan daerah di Kalimantan Barat tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam sebuah wawancara dengan Kepala BPKAD Kalimantan Barat, Iwan Setiawan, ia menyatakan bahwa “Pengawasan keuangan daerah di Kalimantan Barat dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah telah sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Barat dapat terjamin. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan keuangan negara.

Namun, tantangan dalam mengawasi keuangan daerah di Kalimantan Barat juga tidak bisa dianggap remeh. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, “Masih ditemukan beberapa daerah di Kalimantan Barat yang masih belum transparan dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini menjadi tugas bersama untuk terus meningkatkan pengawasan keuangan daerah agar transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara optimal.”

Oleh karena itu, peran pengawasan keuangan daerah di Kalimantan Barat harus terus ditingkatkan agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjamin. Dengan demikian, setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat tentang pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Barat.