Pengawasan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Di Kalimantan Barat, tantangan dan strategi dalam pengawasan keuangan daerah menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Menurut Bambang Suryadi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, “Tantangan utama dalam pengawasan keuangan daerah adalah adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, strategi yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.”

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmadi Supriyanto, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), yang menyatakan bahwa “Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah akan membantu mencegah praktik korupsi dan penyelewengan anggaran.”

Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan daerah. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas eksternal yang dapat memberikan masukan dan kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Tri Mumpuni, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), yang menyatakan bahwa “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah akan membantu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.”

Dengan adanya tantangan dan strategi dalam pengawasan keuangan daerah di Kalimantan Barat, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan. Langkah-langkah yang diambil harus didukung dengan komitmen dan integritas dari seluruh pihak terkait guna mencapai tujuan tersebut.