Pemerintah Kota Pontianak telah mengalokasikan dana otonomi khusus untuk pembangunan daerah. Namun, sejauh mana keterbukaan dalam pengelolaan dana tersebut? Apakah masyarakat benar-benar dapat mengungkap transparansi dana otonomi khusus Pontianak?

Menurut Bambang, seorang aktivis anti korupsi, transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. “Keterbukaan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah,” ujarnya.

Namun, menurut laporan dari LSM Transparansi Internasional, masih terdapat kekurangan dalam mengungkap transparansi dana otonomi khusus Pontianak. Data yang seharusnya dapat diakses oleh publik masih sulit diperoleh dan tidak transparan.

Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Dinas Keuangan Kota Pontianak, ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dana otonomi khusus. “Kami terus berupaya untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat tentang penggunaan dana otonomi khusus,” katanya.

Namun, menurut penelitian dari Universitas Tanjungpura, masih terdapat kekurangan dalam keterbukaan dana otonomi khusus Pontianak. “Masih diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut,” ujar Profesor Andi, seorang pakar keuangan daerah.

Masyarakat Pontianak diharapkan dapat terus mengawal dan mengawasi penggunaan dana otonomi khusus oleh pemerintah setempat. Dengan meningkatnya keterbukaan dan transparansi, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.