Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah organisasi atau pemerintahan. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, bisa jadi akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di Kota Pontianak, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan melalui implementasi Audit Berbasis Kinerja. Audit Berbasis Kinerja merupakan metode audit yang fokus pada hasil dan dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pemerintahan.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, “Audit Berbasis Kinerja dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan sumber daya organisasi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.”

Dalam konteks Pontianak, Audit Berbasis Kinerja telah membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja instansi-instansi pemerintah di Kota Pontianak. Dengan adanya audit ini, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya menjadi lebih terjamin.

Menurut Rudi Gunawan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pontianak, “Audit Berbasis Kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program-program pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Penerapan Audit Berbasis Kinerja di Pontianak juga mendapat dukungan dari masyarakat. Menurut Fitriani, seorang warga Pontianak, “Dengan adanya Audit Berbasis Kinerja, kita sebagai masyarakat dapat lebih yakin bahwa pengelolaan keuangan dan sumber daya pemerintah benar-benar transparan dan akuntabel.”

Melalui upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui Audit Berbasis Kinerja, diharapkan Kota Pontianak dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Semoga langkah-langkah ini dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya good governance yang lebih baik di Kota Pontianak.