Peran penting pengawasan APBD Pontianak dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kunci utama dalam menjaga agar dana publik dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Menurut Bambang Purwanto, seorang pakar keuangan daerah, “Pengawasan terhadap APBD sangat penting karena APBD merupakan sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik.”

Dalam konteks Pontianak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. Menurut Ketua DPRD Pontianak, Ahmad Yani, “Kami selalu mengawasi setiap penggunaan dana APBD untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyalahgunaan.”

Selain itu, peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya dalam mengawasi pengelolaan APBD. Menurut Maria, seorang aktivis masyarakat di Pontianak, “Masyarakat harus proaktif dalam memantau penggunaan dana APBD agar tidak terjadi tindakan korupsi dan penyelewengan dana publik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan APBD merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.”

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, Pemerintah Kota Pontianak juga telah melakukan berbagai langkah, seperti menyediakan laporan keuangan secara berkala dan menggelar pertanggungjawaban penggunaan dana publik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pengawasan APBD Pontianak dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Semua pihak, baik DPRD, pemerintah daerah, maupun masyarakat, harus bekerja sama dalam upaya menjaga pengelolaan dana publik yang bersih dan transparan.