Tata kelola keuangan publik Pontianak menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Langkah-langkah menuju transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tata kelola keuangan publik yang baik tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan yang transparan, tetapi juga memperhatikan aspek akuntabilitas. Bambang Widjojanto juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mencegah korupsi.

Dalam konteks Pontianak, langkah-langkah konkret harus diambil untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran publik juga menjadi langkah yang tidak boleh diabaikan. Nurul Arifin, seorang pakar tata kelola keuangan publik, menyarankan agar pemerintah daerah Pontianak aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran publik.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah menuju transparansi dan akuntabilitas, diharapkan tata kelola keuangan publik Pontianak dapat semakin terjaga dan terhindar dari potensi praktik korupsi. Keterbukaan informasi keuangan dan pertanggungjawaban yang jelas akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.