Audit berbasis kinerja adalah metode audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja suatu organisasi atau entitas. Di Kota Pontianak, audit berbasis kinerja menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Manfaat dari audit berbasis kinerja di Kota Pontianak sangatlah besar. Salah satunya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Dengan adanya audit berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan peraturan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Menurut Dr. H. Bahauddin, SE., M.Si., Wakil Wali Kota Pontianak, “Audit berbasis kinerja juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan dan pengembangan program-program yang telah ada. Dengan demikian, Kota Pontianak dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat.”

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa audit berbasis kinerja juga memiliki tantangan tersendiri di Kota Pontianak. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari para pegawai pemerintah tentang pentingnya audit berbasis kinerja. Hal ini dapat menghambat proses implementasi dan efektivitas dari audit tersebut.

Menurut Prof. Dr. Ir. H. Suprapto, M.Sc., seorang pakar audit, “Tantangan terbesar dari audit berbasis kinerja adalah pengukuran yang objektif dan akurat terhadap kinerja suatu organisasi. Hal ini memerlukan sistem pengukuran yang baik dan indikator yang jelas untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.”

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk menjalankan audit berbasis kinerja dengan baik di Kota Pontianak. Dengan demikian, manfaat dari audit tersebut dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.