Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, seringkali mengalami penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah. Untuk mencegah hal ini, langkah-langkah pencegahan penyimpangan anggaran di Pontianak perlu segera dilakukan.

Menurut Bambang Suharno, pakar ekonomi dari Universitas Tanjungpura Pontianak, “Penyimpangan anggaran di daerah dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan harus segera diimplementasikan.”

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Ahmad Syarif, anggota DPRD Kota Pontianak, “Keterbukaan dalam penggunaan anggaran akan membuat proses pengawasan menjadi lebih efektif dan mencegah terjadinya penyimpangan.”

Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Sri Utami, aktivis anti-korupsi di Pontianak, “Pengawasan yang ketat akan membuat oknum yang ingin melakukan penyimpangan anggaran menjadi takut untuk melakukannya.”

Langkah ketiga yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Andi Prasetyo, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pontianak, “Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam pengelolaan anggaran, diharapkan akan mencegah terjadinya penyimpangan.”

Langkah keempat yang perlu dilakukan adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Menurut Rina Fitriani, aktivis masyarakat di Pontianak, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran akan memberikan tekanan bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan penyimpangan.”

Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan penyimpangan anggaran di Pontianak, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan menghindari kerugian bagi keuangan daerah. Sebagai warga Pontianak, mari kita bersama-sama mendukung upaya pencegahan penyimpangan anggaran demi kemajuan daerah yang lebih baik.