Kota Pontianak telah mendapat sorotan yang cukup besar terkait dengan masalah korupsi dalam pengelolaan APBD. Oleh karena itu, diperlukan strategi efektif pengawasan pelaksanaan APBD Pontianak untuk mencegah korupsi yang merugikan masyarakat.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pontianak, Budi Santoso, pengawasan yang ketat dan transparan merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan APBD. “Dengan adanya strategi efektif pengawasan, kita dapat memastikan bahwa dana APBD digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Salah satu strategi efektif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sinergi antara lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK, dan Inspektorat Daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan APBD diawasi secara ketat dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, potensi terjadinya korupsi dapat diminimalisir.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan seharusnya ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana APBD. Mereka memiliki peran penting dalam menekan potensi terjadinya korupsi.”

Tak hanya itu, penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi strategi efektif dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Hal ini akan memudahkan pihak pengawas dalam mendeteksi adanya potensi penyalahgunaan dana APBD.

Dengan menerapkan strategi efektif pengawasan pelaksanaan APBD Pontianak untuk mencegah korupsi, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga, dana APBD dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara maksimal.